POLITIK UNTUK MELAHIRKAN BAYI KEBIJAKSAAN

Oleh: Aris Setyo Wibowo

Tugas berat berada di pundak Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar) pasca resmi terpilih sebagai Ketua DPR Ri untuk periode sampai lima tahun mendatang.  Bukan hanya tugas untuk memperjuangkan aspirasi konstituen yang telah memilihnya, tetapi –lebih dari hal itu—tugas  lain yang sudah menunggunya adalah menyatukan kembali hati nurani Anggota Dewan yang sudah tercerai berai karena kerasnya benturan politik antar partai politik.

Setelah aksi walk out yang dilakukan Koalisi Fraksi Indonesia Hebat pada saat rapat pembahasan Tata Tertib yang ‘dibalas’ oleh Fraksi Demokrat sehingga suara bulat Koalisi Merah Putih mengenai Pilkada berjalan mulus untuk ditetapkan, kericuhan sidang paripurna yang dipimpin Popong Otje Djunjunan juga mengindikasikan bahwa perjalanan DPR untuk 5 tahun ke depan tidak akan mudah.

Resiko Demokrasi

Sudah menjadi salah satu resiko sistem demokrasi jika perbedaan pendapat merupakan keniscayaan yang harus bisa diterima. Semua pihak yang memiliki hak menyampaikan pendapat harus diberi ruang yang cukup dan jaminan kebebasan yang selayaknya.

Meminjam penggalan syair lagu Iwan Fals, masyarakat tidak akan pernah bisa melupakan kebiasaan para anggota dewan pada jaman Orba yang tidak ubahnya ‘Paduan Suara’. Seiring gelombang Reformasi tahun 1998, Paduan Suara semacam itu sepertinya tidak akan pernah kita saksikan lagi.

Ironisnya, pertunjukan yang dipertontonkan para Anggota Dewan –saat ini—sama membosankannya dengan pertunjukan sebelumnya. Jika pada jaman Orba ruang Anggota Dewan terlalu hening dari usulan dan pendapat, hari ini ruang itu terlalu gaduh dan berantakan. Kalau pada masa Orba, mantan Presiden Soeharto, dianggap sebagai seorang otoriter yang haus kekuasaan dan mampu membungkam semua Anggota Dewan dengan strategi politiknya, apakah kekacauan di Gedung Dewan yang kita saksikan hari ini mengindikasikan bahwa di sana tidak lagi hanya ada satu orang yang haus kekuasaan, tetapi semua wakil rakyat itu tak lebih dari sekedar sekumpulan serigala yang berusaha meminjam wajah Musa? Lantas, siapa sesungguhnya Fir’aun yang sedang mereka lawan?

Jika pertanyaan-pertanyaan semacam itu dirangkai, mungkin akan terkumpul ratusan pertanyaan retoris yang mengandung benih-benih satire politik.

Kepercayaan merupakan modal dasar kokohnya suatu bangsa. Tanpa adanya kepercayaan antar sesama warga negara akan menyuburkan benih primordialitas. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap wakil-wakil mereka di pemerintahan akan menumbuhkan benih ketidak-pedulian yang implikasinya bahkan bisa lebih parah dari sekedar tidak peduli, tetapi juga upaya untuk memisahan diri.

Ketidak-percayaan  semacam itu pula yang menjadikan Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan angkatan muda 1945 berani mengambil langkah besar untuk mengumandangkan Proklamasi demi kemerdekaan negeri ini dari belenggu penjajahan yang menipu dan menyesakan dada. Membiarkan masyarakat mengambil kesimpulan sendiri mengenai pertunjukan opera yang terjadi di Gedung Dewan dilihat dengan kacamata partisipasi demokrasi bisa bernilai baik. Tetapi tidak jarang pula reduksi masyarakat terhadap fenomena politik yang terpampang di mata kepala mereka justru akan membawa dampak yang sebaliknya jika penyebabnya adalah rasa bosan dan jengah yang menjadikan psikis mereka merasa sangat letih.

Semakin banyaknya kelompok muda terpelajar menduduki kursi anggota dewan, dan masih adanya orang-orang tua yang kembali terpilih di tempat yang sama seharusnya menghasilkan kolaborasi yang cantik dan indah. Kita bisa merasakan antusiasme masyarakat mengikuti berita mengenai kondisi politik di negeri ini yang sangat luar biasa. Modal besar itu seharusnya tidak disia-siakan.

Masyarakat tahu, anggota dewan yang saat ini dipercaya merupakan orang-orang yang terdidik dengan baik. Mayoritas dari mereka merupakan lulusan perguruan tinggi yang tersebar di seantero negeri ini. Pemandangan ‘tidak indah’ yang kita saksikan pada sidang paripurna kemarin (pen. 1 s/d 2 -10-2014) seperti ingin menunjukan ke kita bahwa modal pendidikan dan gelar kesarjanaan saja ternyata tidak cukup menjadi Modal yang baik ketika mereka diberi tanggungjawab sebagai penentu kebijakan.

Menelusuri akar kata ‘kebijakan’, kita akan dipertemukan dengan kata bijak dan bijaksana sebagai pelengkapnya. Ketika kita diberi tontonan seperti yang kita saksikan pada Sidang Paripurna DPR kemarin, apakah kita menemukan hal semacam itu (pen. Sikap bijak) ditunjukan oleh mereka?

Berulang disampaikan, masyarakat saat ini membutuhkan sosok yang tidak hanya pandai bicara, tapi juga memberi contoh yang positif. Munculnya beberapa tokoh nasional yang mampu menunjukan integritasnya melalui aksi-aksi nyata sempat memberi harapan negeri ini sedang mempersiapkan diri menuju era yang lebih baik.

Harapan itu ternyata seperti mimpi yang harus kembali terpenggal oleh matahari. Janji-janji politik para Calon Anggota Dewan bahwa mereka tidak akan meninggalkan konstituennya ternyata menguap begitu saja, ketika mereka dihadapkan pada kue kekuasaan dan kepentingan partai politik yang mengusung dirinya. Jika hal ini kita konjungsikan dengan banyak ditangkapnya anak-anak muda berprestasi karena terlibat kasus korupsi, maka fenomena yang kita saksikan saat ini seperti hendak menegaskan bahwa “semalam kita hanya bermimpi dan sekarang sudah pagi hari lagi!”

Ungkapan bahwa perang terbesar adalah perang terhadap diri sendiri sepertinya sangat relevan untuk membuka kembali mata hati para wakil rakyat. Sebelum mampu mengalahkan dirinya sendiri, sebaiknya mereka tidak berpikir untuk mengalahkan lawan politiknya. Kita akan selalu terjerat dalam lingkaran setan, jika tidak segera membenahi mindset kita terhadap polik bahwa politik merupakan ajang pertarungan yang bertujuan untuk saling mengalahkan demi meraih kekuasaan.

Politik bukanlah pertarungan untuk memenangkan kekuasaan, tetapi perjuangan agar bayi-bayi kebijaksaan dapat dilahirkan sebagai wujud kemenangan. (asw)