SELAMAT JOKOWI, SEMOGA SELAMAT

Oleh: Aris Sw

Konstelasi politik di negeri ini tidak hanya menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat nusantara, tetapi juga masyarakat dunia. Di antara gegap gempita Pesta Rakyat yang digelar pasca pelantikan Presiden Terpilih Joko Widodo, beberapa kalangan mulai menunjukan sifat kritis terhadap fenomena yang sedang terjadi.

Jokowi - JK

Kesederhanaan, revolusi mental, dan salam tiga jari menjadi 3 hal yang paling disoroti dari pergerakan politik Jokowi ketika menaiki anak tangga tertinggi sebagai orang nomor satu di negeri ini. Kabar terbaru setelah pembacaan pidato pelantikannya, berbagai tanggapan positif disampaikan utusan negara lain yang turut diundang dalam prosesi pelantikan Presiden terpilih. Selain itu, apresiasi masyarakat internasional juga sangat terlihat tidak hanya untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jowoki-JK, tetapi juga untuk masyarakat Indonesia dalam menjalankan proses demokrasinya.

Perlu dipahami bersama bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang diterapkan di negara lain. Ada unsur Pancasila yang tidak terpisah dan tidak boleh dipisahkan dengan penyelenggaraan demokrasi di negeri ini, sehingga secara utuh demokrasi di Indonesia disebut sebagai Demokrasi Pancasila.

Jika pemahaman tentang Pancasila dilakukan secara mendalam, sebenarnya Indonesia tidak lagi membutuhkan istilah demokrasi. Secara substantif sesungguhnya nilai-nilai demokrasi berada di dalam Pancasila sebagai isme/paham kenegaraan kita. Sehingga tidak relevan jika menyandingkan keduanya karena keberadaan Pancasila melingkupi demokrasi dan nilai-nilai lain seperti yang tertuang pada sila-sila di dalamnya.

Terlepas dari pemahaman yang perlu diluruskan tersebut, harapan masyarakat terhadap Presiden terpilih bisa dilihat dari antusiasme mereka mengikuti Pesta Rakyat dan upacara bendera di beberapa daerah untuk menyambut pemimpin baru negeri ini. Hal tersebut tentu mengindikasikan sesuatu yang baik; bahwa untuk ke dua kalinya pasangan Jokowi-JK membuktikan mereka diterima oleh masyarakat. Penerimaan pertama masyarakat terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu terjadi pada saat Pilpres beberapa saat yang lalu.

Meski sempat beredar isu negatif yang akan terjadi pasca keduanya mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres, kenyataannya proses transisi kekuasaan dari mantan presiden SBY-Budiyono ke tangan Jokowi-JK berjalan mulus. Berbagai kalangan menganggap peristiwa itu sebagai hal yang sangat positif. Bahkan para pemimpin negara lain mengatakan bahwa Indonesia semakin maju dalam urusan penyelenggaraan demokrasinya.

Pekerjaan yang sesungguhnya telah menanti pasangan Jokowi-JK pasca pelantikan yang dilakukan pada tanggal 20 oktober 2014. Upaya penyusunan kabinet yang bersih, bertanggungjawab, dan mau bekerja keras terlihat dari langkah pertama Presiden terpilih dengan menyodorkan 43 nama calon menteri yang akan diseleksi pada tahap selanjutnya. Publik pun menunggu hasil pemeriksaan yang akhirnya menghasilkan buah beberapa nama yang diberi tanda kuning dan merah sebagai indikator nama yang harus dipertimbangkan kembali oleh Jokowi-JK.

Batalnya pengumuman susunan Kabinet yang rencananya akan dilaksanaan di Tanjung Priok pada 22 oktober 2014 menyisakan banyak pertanyaan. Meski Mantan Deputi Tim Transisi, Andi Widjayanto, mengatakan Presiden Joko Widodo tidak pernah mengatakan akan mengumumkan Kabinetnya pada waktu itu, isu lain berhembus mengiring pembatalan jadwal yang telanjur diterima oleh publik.

Tersiar kabar bahwa nama Calon Menteri dalam kabinet yang akan diusung Jokowi akan diserahkan ke DPR sebelum keputusan final dilakukan. Langkah ini tentu terkait dengan upaya politis Jokowi agar perjalanan Kabinetnya ke depan tidak mendapat banyak rintangan dari DPR, karena Menteri yang akan dipilihnya telah melalui pertimbangan Dewan Legeslatif di negeri ini. Selain itu, terbuka kemungkinan langkah tersebut juga merupakan upaya publisitas bahwa pasangan Jokowi-JK telah melakukan langkah yang selama ini belum pernah dilakukan oleh Presiden terpilih yang lain sehingga jika kelak Menteri yang mereka pilih melakukan pelanggaran maka beban tanggungjawab tidak dipikul Presiden dan Wakil Presiden saja, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah para Anggota Dewan yang turut memberi pertimbangan.

Membaca langkah politis Jokowi tidak boleh terlepas dari jejak rekam yang telah dibuatnya selama ini, termasuk ketika dia masih menjabat sebagai Walikota Solo maupun ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan pengakuan Basuki Cahaya Purnama (Ahok), dia merasa selama menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI diberi keleluasaan oleh Jokowi untuk melakukan banyak hal. Di antaranya melakukan dan mengambil keputusan dalam rapat-rapat penting yang melibatkan banyak unsur pemerintahan yang lain.

Ketika terjadi gesekan antara Ahok dengan pihak lain, Ahok menuturkan bahwa selama itu Jokowi selalu membela dirinya. Dimanakah Jokowi ketika Ahok melangsungkan rapat bersama para Kepala SKPD di lingkup kerja Pemda DKI dan pihak-pihak lain itu?

Masyarakat tahu bahwa selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sering melakukan aksi ‘Blusukan’. Dalam kacamata awam hal itu tentu merupakan sesuatu yang bernilai positif.  Ketika dua hal tersebut disinkronisasikan, nampaklah kebersihan Jokowi di mata pihak-pihak yang selama ini melangsungkan rapat bersama Ahok (Kepala SKPD, dll) serta bagusnya citra Jokowi di mata masyarakat karena sering mendatangi mereka.

Ketika Ahok marah-marah yang tidak menutup kemungkinan membuat beberapa pimpinan SKPD merasa tersinggung, Jokowi bisa menjembatani kedua belah pihak seolah dirinya adalah pihak ketiga. Tentu saja para pimpinan itu bisa menerima keberadaan Jokowi karena orang yang memarahi mereka bukan dirinya, tetapi Ahok. Di satu sisi Jokowi memperlihatkan dirinya seperti air yang selalu bisa mendatangkan kesejukan meski di sisi yang lain dia menyuguhkan Ahok yang berapi-api.

Hal semacam itu hampir mirip dengan gaya berpolitik Mantan Presiden SBY pada masa jabatan pertama yang dilakoninya. JK yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden terlihat lebih banyak berbicara dibandingkan SBY. Hasilnya, SBY selalu terlihat bersih dan suci sehingga melenggang mulus masuk ke istana negara pada periode berikutnya.

Langkah manis SBY lambat laun dinilai masyarakat semata-mata hanya merupakan pencitraan. Sehingga pada periode selanjutnya, SBY berusaha membuat langkah berbeda. Tetapi upaya menghapus kata ‘pencitraan’ dalam dirinya sepertinya tidak pernah sukses bahkan sampai masa jabatan beliau berakhir.

Setelah Pesta Rakyat yang digelar di Jakarta dan sejumlah daerah di tanah air, beredar kabar bahwa Jokowi akan mengumumkan susunan Kabinetnya di Tanjung Priok pada rabu malam (22-10-2014). Meski hal itu tidak terwujud, tetapi sebuah sinyal kuat mulai terlihat seiring dengan adanya pembacaan langkah-langkah politis yang dilakukan Jokowi selama ini.

Pertanyaan paling sederhana adalah mengapa untuk mengumumkan Kabinetnya saja harus dilakukan di Tanjung Priok? Bukankah hal itu bisa dilakukan di Istana Negara saja sehingga tidak membutuhkan biaya besar seperti prinsip kesederhanaan yang selama ini digaungkan? Apakah hal semacam itu terbebas dari nuansa pencitraan semata?

Pertanyaan bernuansa satir itu barangkali akan dijawab dengan mudah bahwa melalui pengumuman susunan kabinet di Tanjung Priok, Jokowi ingin memperkuat citra yang telah dihembuskan melalui pidato pelantikannya –ke depan Indonesia akan lebih berkonsentrasi untuk mengoptimalkan bidang maritim yang selama ini belum banyak digarap.

Politik, kekuasaan, kebijaksanaan, dan pencitraan merupakan mata rantai yang saling terkait. Indonesia bukanlah negeri yang baru lahir pada tahun 1945, tetapi seperti yang disampaikan Alm. Gusdur (Abdurrahman Wahid), nilai-nilai Pancasila telah ada sejak 7 abad silam. Selama itu pula politik, kekuasaan, kebijaksanaan dan pencitraan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat sesuai bidang kehidupan dan penghidupannya masing-masing. Agar terjadi keseimbangan, salah satu hal yang perlu dipahami Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pemimpin di negeri ini adalah: benih harapan selalu tumbuh bersama benih kecewa. Hanya kehati-hatian, kewaspadaan, dan kebenaran dalam menjalankan amanah-lah yang akan menyelematkan bahtera yang mereka nahkodai. Selamat untuk diri mereka sendiri, dan selamat untuk seluruh masyarakat di negeri bahari. (asw)